Puncak Ampangan, Lapangan Sederhana di Atas 650 Mdpl yang Menyimpan Kisah PDRI

Indoragamnewscom-Di ketinggian 650 meter di atas permukaan laut, di kaki Gunung Sago, terdapat sebuah lapangan sederhana. Bukan pemandangan alamnya saja yang memikat—tempat ini menyimpan jejak perlawanan yang jarang diungkap.

Puncak Ampangan di Payakumbuh Selatan menjadi salah satu titik pertahanan militer Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada masa Agresi Militer Belanda II, 1948-1949.

Saat Yogyakarta jatuh dan Soekarno-Hatta ditawan, Sjafruddin Prawiranegara membentuk kabinet darurat di Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, pada 22 Desember 1948.

Pemerintahan ini terus bergerak berpindah-pindah, dari Halaban ke Koto Tinggi, kemudian ke Bidar Alam, sambil mempertahankan eksistensi Republik Indonesia melalui siaran radio dan gerilya. Puncak Ampangan, yang berada di selatan Payakumbuh, menjadi salah satu pos pertahanan dalam jaring perjuangan itu.

PDRI lahir dari situasi genting. Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan terhadap Yogyakarta dan Bukittinggi secara serentak. Pimpinan negara ditawan.

Dari Bukittinggi, Syafruddin Prawiranegara, saat itu Menteri Kemakmuran, bersama Teuku Mohammad Hasan mengadakan rapat darurat pada malam harinya. Dua hari kemudian, mereka mengungsi ke Halaban. Pada 22 Desember pukul 04.30 pagi, Kabinet Perang diumumkan.

Susunan kabinetnya terdiri dari Syafruddin sebagai Ketua merangkap Menteri Pertahanan dan Penerangan, Teuku Mohammad Hasan sebagai Wakil Ketua merangkap Menteri Dalam Negeri, serta sejumlah nama lain: Sutan Mohammad Rasyid, Lukman Hakim, Mananti Sitompul, dan Indracahya.

Panglima Besar Angkatan Perang dijabat oleh Letnan Jenderal Soedirman. Kabinet ini lalu membagi rombongan menjadi dua: Syafruddin menuju ke selatan Sumatera Barat, sementara Sutan Mohammad Rasyid ke Koto Tinggi.

Di Koto Tinggi, sekitar 24 kilometer dari Payakumbuh, Rasyid menjalankan pemerintahan Sumatera Barat dan mengeluarkan instruksi kepada para bupati. Belanda menyerbu Koto Tinggi pada 10 Januari 1949 dari basisnya di Payakumbuh.

Pada 15 Januari, patroli Belanda menggerebek rapat besar pemimpin Sumatera Barat di Situjuh Batur, sebuah tragedi yang menewaskan puluhan pejuang, termasuk Ketua MPRD Chatib Sulaiman.

Puncak Ampangan disebut sebagai salah satu pusat pertahanan militer PDRI di wilayah selatan Payakumbuh. Letaknya yang strategis—menghadap langsung ke pusat Kota Payakumbuh di sebelah utara, memungkinkan pengawasan pergerakan musuh.

Kini, di tempat yang sama, pengunjung hanya melihat lapangan rumput di puncak bukit. Tidak ada monumen besar. Tapi dari sini, hamparan Kota Payakumbuh terlihat utuh.

Selain nilai sejarah, kawasan ini menawarkan pilihan aktivitas. Jalan aspal menanjak dan berkelok cocok untuk bersepeda gunung atau trekking. Untuk pengunjung dengan tenaga terbatas, tersedia jalan setapak bertangga yang jaraknya lebih pendek.

Bagi yang ingin petualangan lebih, mendirikan tenda dan bermalam menjadi pilihan, pada malam hari, lampu kota berkelap, kelip dari ketinggian. Pemerintah Kota Payakumbuh juga telah menambah sarana seperti rumah pohon untuk menarik pengunjung milenial.

Tidak ada catatan pasti tentang seberapa besar keterlibatan Puncak Ampangan dalam operasi militer PDRI. Namun, dari posisinya yang menghadap ke kota dan berada di jalur selatan Payakumbuh, tempat ini menjadi bagian dari jaringan pertahanan yang tersebar di seluruh Sumatera Tengah.

PDRI sendiri bertahan sekitar tujuh bulan, hingga Syafruddin mengembalikan mandat kepada Soekarno pada 13 Juli 1949. Pada 2006, pemerintah menetapkan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara, pengakuan atas peran PDRI dalam menyelamatkan eksistensi Republik Indonesia.

Sumber: Indonesia Kaya