Stok BBM 21 Hari, Anggota DPR Minta Pemerintah Jamin Kelancaran Distribusi saat Mudik

Indoragamnewscom, JAKARTA-Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret menyusul pengakuan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahwa cadangan energi nasional saat ini hanya mampu bertahan selama 21 hari.

Momentum arus mudik Lebaran yang akan segera tiba disebutnya sebagai ujian nyata ketahanan energi di lapangan.

Ratna menegaskan bahwa pernyataan tersebut adalah “alarm keras” yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Mengingat mobilitas masyarakat akan mencapai puncaknya dalam waktu dekat, ketahanan stok dan kelancaran distribusi BBM menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar.

“Jangan sampai secara nasional terlihat aman, tetapi di lapangan terjadi kelangkaan karena distribusi tidak optimal. Mudik akan mendongkrak konsumsi BBM secara signifikan, pemerintah harus menjamin tidak ada kendala pasokan,” tegas Ratna dikutip Rabu (4/3/2026).

Politisi Fraksi PKB ini menyoroti risiko lonjakan permintaan pada komoditas vital seperti BBM, LPG, hingga avtur. Berdasarkan proyeksi PT Pertamina (Persero), konsumsi gasoline selama periode Ramadan dan Idulfitri diperkirakan naik 12 persen, LPG naik 4 persen, dan avtur meningkat 2,8 persen dibandingkan kondisi normal.

Tanpa antisipasi matang, ketimpangan antara stok pusat dan ketersediaan di daerah dapat memicu keresahan sosial, mulai dari antrean panjang di SPBU hingga kelangkaan gas melon.

Ratna mengingatkan bahwa gangguan pada sektor ini akan memberikan efek domino yang merusak stabilitas ekonomi nasional.

“Ketahanan energi adalah bagian dari ketahanan nasional. Momentum mudik tidak boleh terganggu hanya karena persoalan pasokan. Pemerintah harus hadir memberi kepastian dan rasa aman,” imbuhnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan bahwa stok BBM, minyak mentah, dan LPG saat ini rata-rata berada di atas standar minimum nasional 21 hari.

Pemerintah juga tengah berupaya membangun fasilitas penyimpanan baru dengan kapasitas hingga tiga bulan sesuai standar internasional.

Namun, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik yang menyebabkan penutupan Selat Hormuz, Indonesia tetap rentan terhadap gejolak pasokan global mengingat 20-25 persen impor minyak mentah berasal dari kawasan Timur Tengah .

Data dari Reformasi Syndicate mempertegas urgensi peringatan tersebut. Kebutuhan BBM nasional mencapai 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari, berbanding terbalik dengan realitas produksi minyak mentah dalam negeri yang hanya menyentuh kisaran 500.000 hingga 600.000 barel per hari.

Defisit yang mencapai lebih dari satu juta barel per hari ini membuat posisi Indonesia sangat bergantung pada impor dan ketersediaan cadangan strategis.

Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan saat mudik, Pertamina telah menyiagakan infrastruktur nasional yang meliputi 2.074 SPBU beroperasi 24 jam di jalur utama, 6.300 agen LPG siaga, serta 64 titik Kios Pertamina Siaga di berbagai lokasi strategis.

Penguatan suplai difokuskan di koridor Sumatra-Jawa, jalur Trans Jawa, serta konektivitas Kalimantan-Sulawesi.

Ratna pun menuntut transparansi pemerintah dalam mengelola sisa cadangan 21 hari tersebut agar tidak menjadi sekadar peringatan tanpa tindak lanjut.

“Kami membutuhkan langkah cepat, terukur, dan transparan. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak,” pungkasnya.