Subsidi Sering Salah Sasaran, Verifikasi Biometrik Solusi Jitu

Indoragamnewscom, JAKARTA-Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyoroti tingginya tingkat ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran subsidi pemerintah.

Menurutnya, kebijakan subsidi perlu ditata ulang agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan benar-benar dinikmati kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Persoalan utama yang diidentifikasi adalah exclusion error dan inclusion error, di mana masyarakat berhak tidak mendapatkan subsidi, sementara kelompok tidak berhak justru menikmatinya.

“Subsidi kita itu tingkat kesalahan penyalurannya masih cukup tinggi, baik dari sisi exclusion maupun inclusion error. Bahkan bisa mencapai sekitar 60 sampai 80 persen,” ujar Said dikutip Sabtu (14/3/2026).

Angka tersebut selaras dengan temuan Kementerian Sosial terkait program bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2025, lebih dari 54 juta penduduk miskin dan rentan dalam desil 1-5 belum menerima bantuan iuran, sementara 15 juta penduduk dari desil 6-10 justru masih terdaftar sebagai penerima.

Kondisi ini mencerminkan exclusion dan inclusion error yang persisten dalam penyaluran bantuan sosial.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Said mengusulkan penguatan mekanisme verifikasi penerima subsidi melalui sistem identifikasi yang lebih akurat.

Penggunaan teknologi seperti fingerprint maupun pengenalan retina mata dinilai mampu memastikan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Penyaluran subsidi seharusnya didukung dengan sistem verifikasi yang jelas, misalnya menggunakan fingerprint atau bahkan retina mata, sehingga penerima subsidi benar-benar terdata dengan baik,” jelasnya.

Usulan ini sejalan dengan wacana pemanfaatan teknologi biometrik di berbagai sektor pelayanan publik. Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah mengkaji kebijakan penggunaan sidik jari, pengenalan wajah, dan retina mata untuk verifikasi data pengguna kartu SIM.

Said mengungkapkan bahwa rekomendasi serupa sebenarnya telah disuarakan Banggar DPR sejak 2017 .

Selain memperkuat verifikasi, Said juga mendorong pemerintah mengevaluasi penerima subsidi dari kalangan ekonomi mampu dan sektor industri. Menurutnya, subsidi untuk kelompok tersebut perlu dikaji ulang agar tidak menambah beban fiskal negara.

“Subsidi untuk kelompok atas maupun industri sebaiknya segera dievaluasi, karena hal itu dapat menjadi beban tambahan bagi APBN,” tegas Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu.

Kebijakan pengetatan subsidi dinilai semakin mendesak di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi menekan APBN. Konflik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga energi menjadi salah satu faktor yang mendorong Banggar mendorong pemerintah memperketat penyaluran subsidi.

Said optimistis jika pembenahan sistem subsidi diupayakan dengan sungguh-sungguh, maka akan memberikan ruang fiskal yang lebih sehat bagi pemerintah, sekaligus memastikan anggaran negara benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan.

Banggar DPR RI, lanjut Said, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan fiskal pemerintah, termasuk memastikan program subsidi berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional.