UAE Tinggalkan OPEC, Ekonom: Saatnya Indonesia Siapkan Strategi Energi Adaptif

Indoragamnewscom, JAKARTA-Keputusan Uni Emirat Arab hengkang dari OPEC bukan sekadar guncangan biasa. Ini penanda bahwa tata kelola energi global tengah berubah secara fundamental.

Uni Emirat Arab resmi meninggalkan OPEC dan mekanisme “OPEC+” per 1 Mei 2026 . Langkah itu diambil di tengah krisis energi global pasca-memburuknya konflik di Timur Tengah. Bagi Indonesia yang masih net importer minyak, ini alarm sekaligus peluang.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai kepergian UAE mencerminkan pergeseran dari pendekatan kolektif menuju kepentingan nasional masing-masing produsen.

“Ini bukan sekadar soal minyak, tetapi arah baru dalam tata kelola energi global. Negara produsen kini menekankan fleksibilitas dan kedaulatan dalam menentukan kebijakan produksinya,” ujar Fakhrul dalam keterangannya dikutip Jumat (1/5/2026).

Selama ini, Arab Saudi menjadi penjaga harga melalui koordinasi produksi. Tapi perselisihan kuota berkepanjangan dengan Abu Dhabi memuncak. UAE disebut memiliki kapasitas produksi hingga 4,9 juta barel per hari namun terbatasi kuota OPEC di angka 3,4 juta barel . Mereka ingin memaksimalkan pendapatan sebelum transisi energi global menggusur minyak.

Dalam jangka pendek, harga masih tinggi karena konflik di Timur Tengah belum reda. Namun setelah perang usai, ancaman perang harga justru mengintai. UAE bisa membanjiri pasar, menyebabkan harga anjlok.

Bagi Indonesia, volatilitas ini menjadi ujian. Pemerintah tengah berupaya mengamankan pasokan dengan menjajaki impor 1,5 miliar barel minyak dari Rusia . Namun stok nasional saat ini hanya cukup untuk 20 hari, jauh di bawah standar ketahanan energi 90 hari yang ditetapkan International Energy Agency.

“Volatilitas harga energi akan meningkat dan menjadi tantangan bagi pengelolaan inflasi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan energi dan fiskal tetap adaptif untuk menjaga daya beli masyarakat,” kata Fakhrul.

Di sisi lain, Fakhrul melihat ini sebagai momentum bagi Indonesia untuk bergerak lebih lincah. Pendekatan multilateral seperti OPEC mulai usang. Saatnya menjalin kerja sama bilateral, diversifikasi sumber, serta memperkuat mekanisme transaksi non-dolar.

Data menunjukkan transaksi mata uang lokal (Local Currency Transaction) Indonesia tumbuh 163 persen pada awal 2026 dibanding periode yang sama tahun lalu, mencapai 8,45 miliar dolar AS . Skema ini telah berjalan dengan enam mitra dagang, termasuk Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok.

Fakhrul menilai penggunaan mata uang alternatif, seperti CNH (offshore yuan), bisa menjadi opsi strategis untuk mengurangi risiko eksternal, meski belum akan menggantikan dominasi dolar AS dalam waktu dekat.

“Indonesia tidak bisa lagi hanya menjadi penerima harga dalam sistem keuangan global. Kita harus mulai menjadi arsitek dari sumber pendanaan kita sendiri,” ujarnya merujuk pada perlunya target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Perubahan ini menegaskan bahwa sektor energi global tengah memasuki fase baru yang lebih dinamis dan kompetitif. Penguatan ketahanan energi nasional menjadi kunci.

“Pendekatan ke depan bukan menggantikan sistem yang ada, tetapi memperluas opsi agar Indonesia memiliki ruang gerak lebih besar di tengah ketidakpastian global,” pungkas Fakhrul.