Wakil Ketua Komisi IV DPR Soroti Terhambatnya Bantuan Pangan

Indoragamnewscom, JAKARTA-Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman mengungkapkan data penyaluran bantuan pangan (Banpang) periode Februari–Maret 2026 baru mencapai 23,46 persen. Angka itu ia sebut “terlalu timpang” untuk sebuah program yang mengusung misi stabilitas harga.

Dengan kondisi itu, Alex tidak menepis dugaan bahwa masyarakat kini membayar lebih untuk beras dan minyak goreng. Bukan hanya karena inflasi global, tapi karena negara gagal mendistribusikan stok yang seharusnya sudah sampai ke rumah warga sejak dua bulan lalu.

“Seharusnya, daerah yang mengalami kenaikan harga ini tak bertambah signifikan, jika Banpang mampu menuntaskan beban tugasnya,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Pernyataan itu disampaikan Alex menanggapi laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). Data BPS menunjukkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minyak goreng naik di 224 kabupaten/kota pada pekan keempat April 2026. Jumlah ini melesat dibanding pekan sebelumnya yang hanya 207 wilayah.

Sekretaris eksekutif lembaga survei pangan swasta yang sempat berbincang dengan awak redaksi mengonfirmasi tren ini. Menurutnya, dampak psikologis dari ketidakpastian distribusi kerap memicu spekulan menahan barang. Namun, pernyataan Alex yang lebih mengkhawatirkan adalah soal audit internal.

“Saya sudah berbicara dengan beberapa kepala daerah secara tertutup. Mereka mengeluh karena jadwal distribusi dari pusat tidak sinkron dengan data penerima manfaat di lapangan,” ujar Alex dalam sesi wawancara virtual, Jumat (1/5/2026) pagi.

Ia menegaskan, alih-alih menjadi katup penyelamat, keterlambatan ini justru menjadi pemicu sekunder inflasi. Harga rata-rata minyak goreng curah secara nasional tercatat menyentuh Rp21.050 per kilogram, naik 2,93 persen dalam sepekan menjelang akhir April . Sementara itu, beras medium mencatat kenaikan hingga 1,24 persen di periode yang sama.

Pemerintah sempat menyebut lonjakan harga bahan baku plastik kemasan akibat konflik dagang global sebagai salah satu penghambut. Namun, Alex menolak argumen ini.

“Harga plastik baru melonjak dalam pekan-pekan terakhir April 2026. Sementara, jumlah penerima bantuan sudah ditentukan untuk periode Februari dan Maret 2026,” tegasnya, merujuk pada data realisasi bantuan yang masih terhitung rendah sejak awal kuartal.

Menurut Alex, proses pengadaan dan pengepakan (repacking) bantuan pangan—terutama minyak goreng kemasan sederhana seperti MinyaKita—seharusnya telah dilakukan jauh hari sebelum batas waktu penyaluran berakhir. Ia menduga ada kegagalan koordinasi antara Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam mengantisipasi lonjakan permintaan logistik di bulan puasa dan pasca-Lebaran.

Kritik ini menguat seiring dengan belum meratanya penyaluran bansos di berbagai daerah. Media lokal melaporkan, meski beberapa kota seperti Bandung mulai mengirimkan undangan pencairan awal Mei, masih banyak wilayah di Indonesia Timur dan pedalaman yang nihil informasi.

“Artinya, tak tepat juga ‘cuci tangan’ kegagalan dalam penyaluran ini dengan alasan kenaikan harga kemasan plastik yang baru terjadi,” tegas Ketua Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR itu.

Selain minyak goreng, ia juga mengingatkan bahwa tekanan harga mulai menjalar ke komoditas lain seperti gula pasir dan cabai merah. Naiknya harga beras dan minyak goreng, kemudian disusul gula, adalah alarm bagi pemerintah untuk segera berbenah.

“Cermatlah membaca data perkembangan di lapangan, tak sekadar data-data yang disampaikan staf di meja kerja,” pesan legislator asal Sumatera Barat itu.