Evita Nursanty Bongkar Biang Kerok Obat Lokal Mahal: Bukan Gak Efisien, Tapi “Dipalak” Biaya Produksi!

Indoragamnewscom, BANDUNG – Kenapa sih produk farmasi dalam negeri sering kalah saing dan harganya lebih mahal dibanding produk impor? Ternyata masalahnya bukan cuma soal mesin produksi yang jadul atau cara kerja yang lambat.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, pasang badan buat industri farmasi nasional. Menurutnya, industri kita sebenarnya mampu bersaing, tapi “tercekik” oleh tingginya modal awal.

Bukan Gak Bisa Kerja, Tapi Modal Emang Tinggi

Evita menegaskan bahwa stempel “tidak efisien” yang sering disematkan ke industri farmasi lokal itu salah sasaran. Masalah utamanya ada pada rantai pasok dan biaya operasional yang selangit.

“Kalau misalnya bahan bakunya mahal, otomatis kan jadinya harganya tinggi. Sebenarnya kan bukan karena mereka itu produknya mahal, bukannya mereka itu tidak efisien, bukan begitu. Tapi memang memproduksi itu tinggi di Indonesia,” tegas Evita usai memimpin rapat di PT Bio Farma, Bandung, Kamis (29/1/2026).

Daftar “Dosa” yang Bikin Farmasi RI Lemah

Bukan tanpa alasan, Evita membeberkan beberapa faktor nyata di lapangan yang bikin pengusaha farmasi geleng-geleng kepala. Mulai dari urusan energi sampai sulitnya mencari bahan baku.

Seperti Harga gas selangit, menjadi beban utama operasional pabrik, kelangkaan bahan baku sulit didapat dan harganya tidak kompetitif dan biaya produksi tinggi, akibatnya, harga jual ke masyarakat jadi tidak ramah di kantong.

“Masalah gas, harga gas yang tinggi, bahan baku yang sulit itu banyak faktor-faktor yang menyebabkan daya saing kita itu jadi rendah,” tambahnya.

Sentil Kebijakan yang “Tumpang Tindih”

Masalah nggak berhenti di teknis produksi saja. Evita juga menyoroti birokrasi yang masih ribet karena ego sektoral antar instansi. Ia menilai Kementerian Perindustrian (Kemenperin) nggak bisa jalan sendirian kalau kementerian lain nggak satu visi.

Menurutnya, urusan izin industri itu “paket lengkap” yang melibatkan lingkungan hidup, izin AMDAL, hingga lintas Kementerian/Lembaga (K/L).

“Kebijakan kita ini masih tumpang tindih. Sekarang ini nggak bisa Kemenperin saja kalau kita bicara izin industri. Memang Kemenperin bisa sendiri? Enggak! Jadi semuanya ini harus memiliki political will. Itu yang paling penting,” pungkasnya.