Edy Wuryanto: Penurunan Kasus Campak 93 Persen Jangan Bikin Lengah, Imunisasi Dasar Belum Optimal

Indoragamnewscom, JAKARTA-Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan bahwa penurunan kasus campak yang dilaporkan pemerintah hingga 93 persen tidak boleh membuat semua pihak lengah. Ia menilai capaian tersebut harus dibaca secara kritis di tengah turunnya target imunisasi dasar dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, lonjakan kasus campak yang sempat mencapai 2.220 kasus merupakan konsekuensi dari melemahnya sistem imunisasi, bukan semata indikator keberhasilan penanganan.

Edy menjelaskan bahwa pada periode 2019 hingga 2021, tercatat sekitar 1,7 juta bayi tidak memperoleh imunisasi lengkap. “Ini jelas menciptakan kerentanan besar di masyarakat,” ujarnya melalui rilis, Kamis (2/4/2026).

Ia menyoroti bahwa cakupan vaksinasi Campak-Rubela pada Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) September 2022 secara nasional hanya 87,7 persen, dengan wilayah di luar Jawa-Bali tidak ada yang mencapai 90 persen. Sementara di Jawa-Bali, Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat tidak mencapai target 95 persen.

Edy melihat penanganan campak oleh pemerintah sudah menunjukkan respons, terutama dalam peningkatan pelaporan dan imunisasi kejar. Namun, politisi PDI Perjuangan itu menekankan bahwa masih ada persoalan mendasar yang belum terselesaikan.

“Penurunan kasus ini tidak serta-merta mencerminkan kondisi aman. Justru kita harus jujur melihat bahwa cakupan imunisasi dasar kita sempat turun dan tidak mencapai target. Ini yang menjadi akar masalah,” tuturnya.

Data menunjukkan bahwa lonjakan kasus campak bukan fenomena baru. Pada 2022, kasus campak di Tanah Air meningkat 30 kali lipat dibandingkan 2021, mencapai 4.800 kasus.

Kemudian pada 2023, jumlah kasus campak melonjak hingga 10.600 kasus. Pada tahun yang sama, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan rekomendasi perlunya imunisasi tambahan untuk mengeliminasi kasus campak.

Namun, masalah terus berulang karena pengendalian penyakit menular belum dikelola secara konsisten dan berkelanjutan.

“Dari polanya sudah terlihat, penurunan vaksinasi akan membuat lonjakan jumlah penyakit. Ini harusnya dapat diantisipasi,” tuturnya.

Edy mengkritisi pendekatan penanganan yang masih terlalu bertumpu pada respons setelah kasus muncul, bukan pencegahan aktif di lapangan.
“Mestinya vaksin campak mudah dilaksanakan, terutama pada keluarga atau kontak erat dengan penderita sebagai langkah preventif untuk memutus rantai penularan,” tuturnya.

Legislator Dapil Jawa Tengah III itu mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pembenahan menyeluruh, tidak hanya mengandalkan imunisasi massal, tetapi juga memperkuat sistem pencegahan berbasis komunitas.

Beberapa langkah yang didorong antara lain percepatan pemulihan cakupan imunisasi dasar, penguatan kembali pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) di sekolah, peningkatan deteksi dini di fasilitas layanan primer, serta edukasi publik untuk mengatasi keraguan terhadap vaksin.

“Adanya isu terkait vaksin atau anti-vaksin, harus disikapi serius. Harus tegas dengan hal seperti ini,” sarannya.

Edy juga menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam memastikan program berjalan efektif, termasuk dari sisi anggaran dan pelaksanaan di lapangan.

“Penanganan campak tidak boleh reaktif dan musiman. Harus ada konsistensi kebijakan dan pengawasan. Kalau tidak dibenahi dari sekarang, potensi kejadian serupa akan terus berulang,” kata Edy.