Menko AHY temui delapan kesultanan di Sumatra Timur, serukan pembangunan berbasis sejarah dan budaya. Kawasan Pantai Timur dinilai berpotensi jadi pusat ekonomi baru/Foto: Humas KemenkoinfraIndoragamnewscom, MEDAN-Pembangunan nasional tidak boleh melupakan akar sejarah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa kemajuan yang kokoh harus dibangun di atas fondasi identitas budaya dan kearifan lokal.

Hal itu disampaikannya saat menggelar silaturahmi dengan para Sultan, akademisi, dan cendekiawan Muslim Sumatra Utara di Medan, Kamis lalu (2/7/2026).
Delapan kesultanan bersejarah di kawasan Sumatra Timur, kata AHY, memiliki peran krusial sebagai penjaga memori kolektif masyarakat Melayu. Warisan ini harus menjadi jembatan sekaligus energi untuk mewujudkan cita-cita pembangunan di masa depan.
“Pembangunan yang berhasil tidak hanya menghadirkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menjaga jati diri masyarakat. Kita tidak boleh kehilangan akar sejarah ketika melangkah menuju masa depan,” ujarnya dikutip Minggu (5/7/2026).

Pertemuan yang berlangsung penuh kekeluargaan itu dihadiri para pemimpin dari delapan Kesultanan Sumatra Timur, antara lain Tengku Zainul Abiddin (Kualuh Leidong), Tuanku Tengku Ahmad Thala’a (Serdang), Tengku Faradiba (Bilah), Tuanku Mahmud Aria Lamantjiji (Deli), Tengku David Syah (Panai), Tengku Irvan Bahran (Kota Pinang), Tengku Arievanda Azis (Langkat), dan Tengku Muhammad Alvin Anda Abdul Jalil Rahmadsyah (Asahan).
Kehadiran mereka menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan lembaga adat dalam perencanaan pembangunan kewilayahan.
AHY merespons positif sejumlah aspirasi yang muncul, termasuk usulan pengembangan wisata bahari berbasis budaya dan program pemberdayaan masyarakat pesisir.
Kawasan Pantai Timur Sumatra, menurutnya, memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus benteng pelestarian budaya Melayu.
Sebagai langkah konkret, pemerintah berkomitmen memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Fokusnya mencakup peningkatan kesejahteraan nelayan, perlindungan kawasan pesisir, rehabilitasi mangrove, hingga pengembangan destinasi wisata berbasis sejarah.
Hal ini sejalan dengan pernyataan AHY di Rakernas APEKSI yang sama bahwa pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah menjadi solusi mengurangi ketimpangan sekaligus mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru .
“Kesultanan telah menjaga warisan sejarah ini selama berabad-abad. Kini tugas kita bersama untuk memastikan warisan tersebut menjadi kekuatan dalam membangun masa depan Sumatra Utara yang lebih sejahtera,” pungkas AHY.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Pemangku Agung Syarifuddin Siba, tokoh masyarakat Melayu Sumatra Utara Irwansyah Lubis, serta jajaran akademisi dan cendekiawan Muslim Sumatra Utara.




