Proyek ‘Damai’ Gaza Versi Donald Trump: Indonesia Gabung, DPR Beri Peringatan Ini

Indoragamnewscom, JAKARTA– Keputusan Indonesia untuk masuk ke dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza bentukan Presiden AS Donald Trump memicu reaksi keras dari Senayan.

Meski dipandang sebagai langkah strategis, keterlibatan Indonesia dinilai bak berjalan di atas titian rambut yang sangat tipis antara misi kemanusiaan dan jebakan politik kekuatan besar.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, memberikan peringatan dini agar Indonesia tidak sekadar menjadi “stempel” bagi agenda sepihak yang bisa merugikan rakyat Palestina di masa depan.

Benteng Terakhir Keadilan di Tengah Proyek Stabilisasi

Sukamta menilai kehadiran Indonesia dalam dewan tersebut memang diperlukan secara moral, namun ia menuntut kewaspadaan tingkat tinggi. Indonesia harus hadir sebagai penyeimbang agar suara keadilan tidak tenggelam oleh kepentingan kekuatan global.

“Kehadiran Indonesia penting agar fase pascaperang Gaza tidak sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan besar dan kepentingan sepihak. Indonesia memiliki mandat moral dan historis untuk memastikan suara keadilan tetap hidup dalam setiap proses perdamaian Palestina,” tegas Sukamta dalam rilisnya, Sabtu (24/1/2026).

Waspada: Perdamaian ‘Palsu’ di Luar Jalur PBB

Salah satu poin paling krusial yang disorot adalah keberadaan BoP Gaza yang berada di luar mekanisme resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sukamta khawatir hal ini hanyalah taktik untuk menyederhanakan masalah Palestina menjadi sekadar urusan keamanan, tanpa menyentuh akar masalah utama: penjajahan.

“Perdamaian tidak boleh direduksi menjadi sekadar ketiadaan konflik, sementara akar persoalan berupa pendudukan dan pelanggaran hukum internasional diabaikan. Ini adalah risiko besar yang harus diantisipasi,” ujar Politisi Fraksi PKS tersebut.

Ia menegaskan, Indonesia jangan sampai terjebak dalam skenario yang justru memberikan “pemutihan” atas pelanggaran hukum humaniter internasional yang telah terjadi.

Menjadi Penjaga Nurani Global

Anggota DPR asal Yogyakarta ini menuntut agar keikutsertaan Indonesia dalam inisiatif Trump tersebut bersifat aktif-kritis. Baginya, diplomasi Indonesia harus tetap tegak lurus pada amanat konstitusi dan tidak boleh melegitimasi kejahatan kemanusiaan.

“Indonesia harus memposisikan diri sebagai penjaga nurani global. Jangan sampai perdamaian yang ditawarkan justru mengubur keadilan dan menghapus pertanggungjawaban atas kejahatan kemanusiaan,” tegas Doktor lulusan Inggris ini.

Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan pemerintah bahwa tidak ada damai tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.

“Perdamaian sejati bagi Palestina hanya akan tercapai bila keadilan ditegakkan dan hak-hak rakyat Palestina dipulihkan secara utuh dan berkelanjutan,” pungkasnya.