Remitansi Rp288 Triliun, Pekerja Migran Jadi Penopang Ekonomi Grassroot

Indorgamnewscom, JAKARTA-Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, mengungkapkan bahwa remitansi yang dikirim pekerja migran pada 2025 diproyeksikan mencapai Rp288 triliun atau meningkat 14 persen dibanding tahun sebelumnya.
Kontribusi fantastis ini disebut langsung menggerakkan ekonomi masyarakat akar rumput dan menjadi penopang di luar APBN, APBD, serta investasi.

Pernyataan itu disampaikan Mukhtarudin usai bertemu Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar, di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Ia merujuk pada data Bank Indonesia yang mencatat realisasi remitansi 2024 sebesar Rp253 triliun, berasal dari sekitar 253 ribu penempatan pekerja migran ke berbagai negara.

“Tahun 2025 diproyeksikan meningkat sekitar 14 persen menjadi kurang lebih Rp288 triliun,” ujarnya.

Adapun dampak dana kiriman tersebut tidak sekadar angka makro. Menurut Mukhtarudin, remitansi langsung menyentuh rumah-rumah pekerja migran dan menggerakkan sektor usaha mikro.

Baca Juga

Ketika İnvestasi Asing Menyisakan Luka, Pengusaha dan Pekerja Lokal Bali Mengadu

“Uang remitansi ini langsung masuk ke masyarakat. Dampaknya nyata, daya beli naik dan ekonomi keluarga bergerak. Selain APBN, APBD, dan investasi, remitansi menjadi salah satu penopang utama ekonomi grassroot,” jelas politikus yang juga kader Partai Golkar itu.

Kendati demikian, pemerintah tak hanya berpuas diri pada besarnya kontribusi finansial. Mukhtarudin menegaskan komitmen untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran dari hulu ke hilir. Salah satu langkah strategis adalah mendorong penempatan dengan latar belakang pendidikan minimal SMA atau SMK, dibekali pelatihan vokasi dan uji kompetensi ketat sesuai standar negara tujuan.

“Dengan pendidikan yang lebih layak, kemudian diperkuat pelatihan vokasi dan uji kompetensi yang ketat sesuai standar negara penempatan, maka perlindungan terhadap pekerja migran akan lebih mudah dilakukan,” tuturnya.

Sementara itu, penguatan kualitas ini juga tengah dirumuskan dalam program SMK Go Global bersama Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Program tersebut diharapkan mencetak tenaga migran yang kompeten dan berdaya saing di pasar kerja internasional.

“Kontribusi besar pekerja migran harus diimbangi dengan perlindungan dan peningkatan kualitas. Inilah yang menjadi fokus pemerintah ke depan,” pungkas Mukhtarudin.

Pekerja migran Indonesia selama ini kerap menghadapi persoalan perlindungan, mulai dari prosedur pemberangkatan nonprosedural hingga eksploitasi di negara penempatan. Dengan nilai remitansi yang terus membengkak, tuntutan perbaikan sistem perlindungan menjadi keniscayaan yang tak bisa ditawar.