Menkeu Purbaya Tolak Tax Amnesty, Tegur DJP yang Mau Periksa PPS Jilid II

Indoragamnewscom, JAKARTA-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan mengadakan program pengampunan pajak alias tax amnesty selama masa jabatannya.

Indonesia sudah dua kali menggelar program serupa, pada 2016 dan 2022. Purbaya menyatakan hanya akan mengeluarkan kebijakan itu jika mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Selama saya menjabat menteri keuangan, saya tidak akan mengeluarkan tax amnesty, kecuali atas arahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Purbaya dalam Media Briefing di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta dikutip Rabu (13/5/2026).

Purbaya juga menegur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait rencana pemeriksaan terhadap wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II. Ia memastikan pemeriksaan tidak akan dilakukan dan meminta masyarakat tidak menafsirkan isu ini secara berlebihan.

“Jadi itu gak akan dilakukan lagi, saya akan tegur DJP agar menjaga iklim usaha dan menjaga kepercayaan masyarakat supaya keberlanjutan reformasi perpajakan tetap baik,” ujar Purbaya.

Ke depan, semua kebijakan pajak yang menyentuh dunia usaha wajib melalui pemeriksaan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) sebelum diumumkan.

Purbaya juga menegaskan bahwa pengumuman kebijakan pajak hanya bisa dilakukan oleh dirinya, bukan Dirjen Pajak, untuk menghilangkan kesimpangsiuran informasi.

“Ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi untuk menghilangkan kesimpang siuran itu,” ujarnya.

Purbaya memberi peringatan tegas bagi peserta tax amnesty jilid II yang belum merepatriasi asetnya. Ia memberi tenggat waktu hingga akhir tahun.

“Kalau mereka nanti punya uang di luar negeri gak cepat-cepat dimasukin, saya kasih waktu sampai akhir tahun. Kalau ketahuan gak dimasukin, saya sikat. Saya kasih waktu lah 6 bulan ke depan. Jadi punya uang di luar pun gak akan bisa pakai bisnis di sini,” paparnya.