Anggota Komisi X DPR RI Juliyatmono/Foto: Humas DPR RIIndoragamnewscom, JAKARTA-Banyak calon mahasiswa yang mengundurkan diri setelah lolos SNBN. Menanggapi hal ini, Komisi X DPR RI mendorong pemerintah untuk mengevaluasi skema Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai menjadi penyebab utama, bahkan bagi keluarga ASN sekalipun.

Anggota Komisi X DPR RI Juliyatmono menyoroti bahwa kemampuan ekonomi tidak selalu sejalan dengan status pekerjaan orang tua. Ia memberi contoh, ASN golongan I, II, dan III dengan dua anak di PTN akan kewalahan menanggung biaya UKT.
“Ini juga mesti harus ada intervensi dari pemerintah, apa diskresinya,” ujarnya dikutip Sabtu (9/7/2026).
Juliyatmono juga melihat tingginya biaya UKT di PTN tidak lepas dari keterbatasan dukungan pemerintah terhadap operasional kampus. Akibatnya, PTN mencari pendapatan mandiri yang membebani mahasiswa. Ia menilai penguatan pembiayaan pendidikan tinggi harus menjadi prioritas dalam kebijakan nasional.

“Jika pemerintah mampu membiayai operasional perguruan tinggi, biayanya akan jauh lebih murah. Jika perlu, saatnya pendidikan tinggi gratis,” tambahnya.
Dia menilai investasi pendidikan adalah langkah strategis untuk meningkatkan SDM dan menekan kemiskinan. Anggota Fraksi Golkar itu mendorong pemanfaatan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN untuk memperkuat pembiayaan PTN.
“Maka undang-undang akan terus dirumuskan agar biaya operasional diperhatikan sehingga UKT bisa diturunkan serendah mungkin,” pungkas Juliyatmono.




