Bantuan Pangan dan WFA Jelang Lebaran, DPR Ingatkan Risiko Distorsi Harga

Indoragamnewscom, JAKARTA-Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti dua kebijakan pemerintah menjelang Ramadan dan Idulfitri—bantuan pangan dan fleksibilitas Work From Anywhere (WFA)—yang dinilai strategis menjaga momentum ekonomi, namun berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tak diantisipasi.
Distorsi harga di tingkat produsen dan penurunan kualitas pelayanan publik menjadi dua risiko utama yang harus diwaspadai.

Politisi Fraksi PKS itu menegaskan bahwa bantuan pangan memang penting untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kendati demikian, ia mengingatkan agar intervensi pemerintah tidak merugikan petani maupun pedagang kecil sebagai bagian dari rantai pasok.

Baca Juga

Kementerian Kehutanan Buka Suara soal Viral Rakit Kayu di Sungai Kapuas

“Bantuan pangan sangat membantu masyarakat bawah. Tapi jangan sampai kebijakan ini memukul petani dan pedagang kecil. Harga di tingkat produsen juga harus tetap sehat,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Menurut Anis, keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlanjutan usaha produsen harus menjadi perhatian utama. Stabilitas harga di tingkat produsen dinilai penting agar sektor pertanian dan perdagangan kecil tetap bertahan di tengah lonjakan permintaan musiman.

Sementara itu, kebijakan WFA bagi ASN dan pekerja menjelang arus mudik juga disoroti. Anis menilai kebijakan yang diatur melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 itu cukup cerdas jika dikelola dengan baik.

Baca Juga

Lelah di Perjalanan? Ini Cara Agar Badan Tetap Prima sampai Kampung Halaman

“Work From Anywhere menjelang mudik bisa jadi kebijakan yang cukup cerdas kalau dikelola baik. Ini bisa mengurai kepadatan arus dan memperpanjang waktu tinggal masyarakat di kampung halaman, sehingga ekonomi daerah ikut bergerak lebih lama,” ungkapnya.

Adapun jadwal WFA yang diimbau pemerintah mulai 16-17 Maret 2026 (sebelum libur panjang Nyepi dan Lebaran) serta 25-27 Maret 2026 (setelah libur panjang). Pemerintah juga mengimbau pihak swasta tidak memotong cuti tahunan pekerja yang menjalankan WFA, dengan pengecualian bagi sektor esensial seperti kesehatan, perhotelan, manufaktur, serta industri makanan dan minuman.

Di sisi lain, Anis mengingatkan bahwa fleksibilitas kerja tidak boleh berdampak pada menurunnya kualitas layanan kepada masyarakat.

“Yang penting produktivitas ASN dan pelayanan publik tetap terjaga. Jangan sampai fleksibel, tapi pelayanan jadi lambat,” tutupnya.

Bantuan pangan yang digelontorkan pemerintah selama Ramadan dan Idulfitri 2026 ditargetkan mulai direalisasikan pada pekan keempat Februari. Tujuannya agar masyarakat segera menerima manfaat dan stabilitas kebutuhan pokok selama Hari Besar Keagamaan Nasional tetap terjaga.

Namun, pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa intervensi pasar kerap menimbulkan distorsi harga jika tidak diiringi pengawasan ketat di tingkat produsen.