Musim Kemarau 2026, Nurhadi: Jangan Terlambat Bertindak

Indoragamnewscom, JAKARTA-Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi memperingatkan bahwa penundaan langkah antisipasi terhadap musim kemarau 2026 hanya akan memperparah dampak kekeringan.

Fenomena El Nino yang memperpanjang periode kering dinilai tidak bisa dihadapi dengan pola biasa. Menurutnya, sekarang adalah batas akhir untuk bergerak.

Nurhadi menegaskan bahwa ancaman kekeringan bukan lagi sekadar prediksi. Siklus kemarau kering telah terjadi berulang dan wilayah seperti Kabupaten Blitar hanya salah satu contoh daerah yang rentan.

“Jadi ancaman kekeringan ini sudah seperti siklus yang terjadi tidak hanya di Kabupaten Blitar, juga di kabupaten-kabupaten lain,” ujarnya dalam keterangan rilis di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Dia menekankan bahwa keterlambatan mitigasi akan membuat pemerintah daerah kerepotan saat krisis benar-benar terjadi. Optimalisasi sumber daya air, menurutnya, harus dilakukan sebelum volume air kritis.

Jika pemerintah lambat, distribusi bantuan air bersih akan terhambat. Nurhadi menyatakan kesiapan jaringan relawannya untuk mengisi celah tersebut. Fokus utama mereka adalah menjangkau wilayah yang terlewat dari bantuan resmi.

“Saya punya banyak relawan yang kita akan menunggu informasi dari warga, yang tidak terjangkau dan terlewatkan oleh pemerintah kita bantu untuk kita datangi bersama-sama dengan para relawan lain bersatu bahu membahu bagaimana ancaman kekeringan ini tidak menjadi sesuatu yang menakutkan bagi warga,” tegasnya.

Sebagai legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI—yang meliputi Kabupaten Blitar, Kediri, Tulungagung, serta Kota Blitar dan Kediri—Nurhadi juga mendorong sektor swasta untuk tidak menunggu instruksi. Perusahaan yang beroperasi di daerah harus segera mengaktifkan program tanggung jawab sosial mereka.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pengusaha lokal tidak bisa lagi direncanakan secara perlahan. Waktu terbatas. Jika ketiga pilar itu tidak segera bersinergi, dampak kekeringan akan lebih luas dari perkiraan.

“Jadi pemerintah lebih aktif lagi melibatkan perusahaan swasta, melibatkan masyarakat bahkan juga melibatkan pengusaha-pengusaha lokal untuk lebih peduli demi kebersamaan warga Blitar untuk pencegahan,” tegas Nurhadi.