Shadiq Pasadigoe Temukan Jalan Rusak Parah di Tanah Datar, Minta Perbaikan Segera

Indoragamnewscom, JAKARTA-Anggota DPR RI M. Shadiq Pasadigoe menemukan sejumlah titik jalan berlubang, retak, hingga bergelombang di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dalam peninjauan pasca-Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Kondisi infrastruktur yang membahayakan pengguna jalan itu mendorong mantan Bupati Tanah Datar dua periode tersebut untuk segera melaporkannya ke pimpinan fraksi agar ditindaklanjuti secara lintas komisi.

Salah satu ruas yang mengalami kerusakan paling parah berada di jalur Kecamatan Tanjung Emas menuju Lintau Sijunjung. Jalan provinsi itu disebut Shadiq memiliki banyak lubang dan kerusakan permukaan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Ia menegaskan kerusakan tersebut tidak bisa lagi ditunda penanganannya karena telah menimbulkan korban di lapangan.

“Saya minta seluruh pihak berwenang, baik pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun kementerian terkait, untuk segera mengambil langkah konkret dan percepatan perbaikan secara menyeluruh,” tegas Shadiq di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Politisi Fraksi Partai NasDem yang juga anggota Komisi XIII DPR RI itu menilai penanganan jalan tidak cukup hanya dengan perbaikan sementara seperti tambal sulam. Menurutnya, perbaikan harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan agar memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Shadiq memastikan akan melaporkan temuan ini kepada Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI. Laporan tersebut rencananya akan ditindaklanjuti melalui mekanisme internal fraksi dengan membagi penanganan kepada komisi-komisi terkait.

Langkah ini sejalan dengan upaya fraksi dalam mendorong program pembangunan untuk masyarakat, seperti bantuan bedah rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta perbaikan irigasi melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).

Sebelum Lebaran, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) telah melakukan percepatan perbaikan di sejumlah ruas jalan strategis, termasuk Baso–Batusangkar, Batusangkar–Guguak Cino, batas Payakumbuh–Sitangkai, Ombilin–Batusangkar, hingga Simpang Baso–Piladang.

Namun peninjauan pasca-Lebaran menunjukkan masih ada ruas yang memerlukan penanganan lebih serius dan menyeluruh.

Berdasarkan regulasi yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum, jalan provinsi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi yang berfungsi menghubungkan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan mendukung kelancaran transportasi regional.

Sementara jalan nasional yang menjadi kewenangan pusat memiliki peran strategis sebagai penghubung antar ibu kota provinsi dan jalur distribusi barang skala nasional .

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyampaikan bahwa kerusakan jalan, khususnya pada ruas provinsi, menjadi keluhan utama masyarakat. Beberapa akses masuk ke Tanah Datar dilaporkan mengalami kerusakan cukup berat, mulai dari aspal terkelupas hingga permukaan jalan tidak rata.

Shadiq menyoroti bahwa kondisi jalan rusak di Tanah Datar bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi sudah menyangkut keselamatan publik. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat realisasi perbaikan, termasuk dukungan anggaran dan kebijakan.

“Saya kembali mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat realisasi perbaikan, termasuk dalam hal dukungan anggaran dan kebijakan,” tegas Shadiq.

Pemerintah pusat sendiri sebelumnya telah menunjukkan perhatian terhadap infrastruktur di Sumatera Barat. Pada Januari 2026, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo melakukan kunjungan ke Tanah Datar untuk mempercepat penanganan infrastruktur pascabencana yang terkait dengan konektivitas dan pergerakan ekonomi masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto juga sempat meninjau langsung jalan nasional yang putus di kawasan Lembah Anai pada Desember 2025 dan menargetkan perbaikan permanen rampung Juli 2026.

Melalui kunjungan ini, Shadiq berharap ada perhatian serius dan tindakan cepat dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga kondisi jalan di Tanah Datar dapat segera diperbaiki demi keselamatan, kenyamanan, serta kelancaran aktivitas masyarakat.