Novita Hardini Soroti KEK Pariwisata yang Abaikan Hak Rakyat

Indoragamnewscom, JAKARTA-Anggota Komisi VII DPR Novita Hardini mengkritik tata kelola pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang dinilai masih terlalu berorientasi pada investasi tanpa perlindungan memadai terhadap hak masyarakat.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Pariwisata dan Badan Pengelola Otorita KEK di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (1/7/2026).

“Yang saya lihat, paparan pemerintah lebih banyak berbicara soal promosi investasi dan pendampingan investor. Tetapi saya tidak melihat strategi yang jelas mengenai perlindungan hak masyarakat maupun mitigasi konflik agraria yang kerap muncul dalam pembangunan KEK,” tegas politisi PDI Perjuangan itu dikutip Jumat (3/7/2026).

Ia mengungkapkan telah menerima sejumlah aspirasi masyarakat terkait konflik lahan di kawasan pariwisata, termasuk dugaan maladministrasi dalam perubahan status kepemilikan tanah yang merugikan warga.

“Rakyat kecil tidak boleh menjadi korban akibat kegagalan sistem atau maladministrasi negara. Pemerintah harus hadir membela hak masyarakat, bukan hanya mengejar masuknya investasi,” ujarnya.

Novita juga mengkritik ketimpangan pembangunan destinasi wisata nasional. Ia meminta Kementerian Pariwisata mulai memberikan perhatian kepada kawasan Jawa Timur Selatan, khususnya Dapil VII yang meliputi Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Magetan, dan Ngawi.

Daerah itu dinilai memiliki potensi wisata alam besar namun belum masuk dalam agenda pengembangan KEK.

“Pemerataan pembangunan pariwisata harus menjadi prioritas. Daerah-daerah yang memiliki potensi besar juga harus diberi kesempatan berkembang melalui skema KEK di masa mendatang,” katanya.

Politisi asal Trenggalek itu juga mempertanyakan penurunan tajam kunjungan wisatawan di sejumlah kawasan otorita sepanjang 2025 yang berdampak pada turunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak.

“Kami membutuhkan root cause analysis yang jelas. Apakah penurunannya dipicu persoalan konflik lahan, infrastruktur, kualitas SDM, atau lemahnya tata kelola. Jangan hanya menyampaikan data tanpa solusi,” tegasnya.