IMF Tak Lagi Relevan, Indonesia Perlu Jalan Sendiri

Indoragamnewscom, JAKARTA-Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai kerangka kebijakan IMF dan World Bank sudah tertinggal dari realitas ekonomi global.

Bagi Indonesia, konsekuensinya bukan sekadar wacana akademik—tapi ancaman nyata berupa biaya pendanaan lebih mahal dan risiko kehabisan likuiditas.

“IMF dan World Bank masih berbicara dalam kerangka lama. Dunia sudah bergerak lebih cepat daripada bahasa kebijakan yang digunakan saat ini,” ujar Fakhrul dalam keterangan tertulis dikutip Selasa (21/4/2026).

Dua fenomena besar disebutnya membuat lembaga-lembaga Bretton Woods itu kehilangan relevansi. Pertama, pengetatan suplai dolar global akibat kebutuhan pembiayaan domestik AS yang membengkak. Kedua, internasionalisasi yuan offshore (CNH) yang kian nyata dalam perdagangan dan pembiayaan lintas negara.

“Kita sedang menghadapi dua arus besar yang bergerak bersamaan: keterbatasan likuiditas dolar dan meningkatnya peran CNH dalam transaksi global. Ini bukan sekadar perubahan pasar, tetapi awal dari pergeseran arsitektur keuangan dunia,” jelasnya.

Bagi Indonesia, peringatan Fakhrul bersifat strategis. Negara yang masih membaca dunia dengan pendekatan lama, katanya, berisiko menghadapi biaya pendanaan yang lebih mahal serta volatilitas ekonomi yang lebih tinggi.

“Kalau kita masih membaca dunia dengan pendekatan lama, kita akan tertinggal. Ke depan, likuiditas tidak lagi otomatis tersedia. Ia harus diakses melalui strategi yang tepat,” tegasnya.

Fakhrul merinci langkah-langkah yang menurutnya mendesak: penguatan skema local currency settlement (LCT), eksplorasi penggunaan CNH dalam pembiayaan, pendalaman pasar keuangan berbasis rupiah, serta diversifikasi sumber investor.

“Indonesia tidak bisa lagi hanya menjadi price taker. Kita harus mulai menjadi bagian dari perancang sistem pembiayaan kita sendiri,” tuturnya.

Ia menekankan bahwa fragmentasi ekonomi global bukan fenomena sementara, melainkan fase transisi menuju sistem keuangan multipolar. Dalam situasi itu, akses terhadap likuiditas akan semakin ditentukan oleh jaringan kerja sama bilateral dan regional.

Menutup pandangannya, Fakhrul mengaitkan urgensi ini dengan target pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen, maka tantangan pendanaan harus diselesaikan secara struktural. Diversifikasi sumber pembiayaan, termasuk melalui CNH, bisa menjadi salah satu opsi strategis,” pungkasnya.